Noken Jati diri dan Identitas Orang Papua

Dijunjung dari  pesonanya alam pulau di ufuk timur Indonesia tak hanya mempesona alam dan burung cendrawasih  yang terkenal di tingkat Nasional dan Internasional tetapi ada juga benda-benda tersebunyi khas Papua “noken”.  Noken adalah tas yang merayut dari kulit pohon dan rumput, dan ada juga noken yang di buat dari Benang jadi langsung sediahkan di seluruh Toko dan kios di tanah papua.

 Noken alami yang dibuat bahan baku alami  itu tidak sembarang kayu ataupun rumput  yang  tetapi kayu yang terpilih, dan rumput yang terpilih, proses untuk menjadikan  benang membutuhkan waktu dan proses dengan tangan secara manual oleh ibu-ibu Papua yang berasal dari pegunungan.

Kalau noken modern untuk mendapatkan bahan dasar tidak menbutuhkan  tidak membutuhkan waktu dan proses yang lama namun bilangsung membeli di kios atau toko.

Dari dua bahan dasar,noken ini Titus Pekey,Direktur Ecology Papua Institute (EPI),yang juga penggagas noken, sebagai warisan budaya dunia UNESCO pada 4 Desember 2012 lalu. mengatakan Noken,menyatu dengan orang Papua sejak dahulu kala maka harus di lindungi dan lestarikan.

Kita di cermati Noken dari kedua bentuk dasar tersebut, ada banyak jenis dan fungsinya. Kalau Bahan dasar yang terbuat dari Kuliat kayu dan sejenis rumput, berfungsi sebagai alat untuk mengisi bayi, mengisi makanan untuk manusia, mengisi makanan untuk babi, menutup bayi dari ancaman terik mata hari,sebagai pakaian bagi wanita, sebagai alat tukar-menukar barang, sebagai alat membayar maskawin,sebagai topi bagi kaum pria, sebagai tempat mengisi buku, sebagai tempat mengisi HP (Handphone),demikian pulah dengan bahan dasar yang beli langsung di toko atau kios

Kalau disingkronkan dengan noken modern tidak beda jauh cara penggunaannya hanya saja,ada perbedaan  nilai gaunnya. Sehingga sekalipum kita memakai Noken tapi bisa  membedakan adalah, noken asli dan noken modern.

Bukan hanya itu namun ada banyak nilai-nilai  yang tertera pada noken tersebut, dan tergantung dari jenis-jenisnya. Menarik dari Noken ini adalah hanya orang Papua dari pegunungan saja yang bisa membuat.

 Noken.adalah jati diri orang Papua, harga diri  orang Papua, identitas orang Papua,kebudayaan orang Papua yang harus di jaga, di lestarikan, dilindungi, diawasi. Dan di warisi.

Yang perlu diangkat  adalah pembinaan generasi muda guna membina karakter sebagai jati diri noken sebagai budaya bangsa.  Sebab noken sebagai warisan dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO di Paris, Perancis sejak Selasa, 4 Desember 2012.

Pemilu Sistem Noken

Dalam sejarahnya sistem noken, setidaknya digunakan sejak pemilu Legislatif dan Presiden Indonesia pada tahun 1977/1978, dengan alasan, waktu itu masyarakat di pegunungan sebagian besar masih dalam kondisi buta huruf, buta warna, dan kondisi geografis, karena saat itu untuk wilayah Pegunungan Tengah hanya Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayawijaya,

Maka hal itu sangatlah wajar, namun kini bukan lagi seperti dulu, pemekaran Kabupaten sudah sangat pesat di wilayah pegunungan tengah, akses dan geografis tidak seperti dulu lagi, kenapa harus melakukan pemungutan suara dengan sistem noken?.

Sistem noken bukanlah  budaya masyarakat Pegunungan secara turun temurun dalam, menunjuk pimpinan mereka. pimpinan/kepala suku  memilih secara demokratis oleh masyarakat. Sistem noken baru di kenal sejak pemilu pertama kali setelah terintegrasi dengan Indonesia, sistem noken merupakan  pendatang baru dari luar  dengan alasan  kondisi geografis dan kondisi masyarakat.

Noken  tidak bisa digodok sistem Pemilu legislatif maupun presiden  kalaupun para elit politik berjuang untuk  di legalkan, itu maka perlu ada rekomendasi dari Dewan Adat, melalui MRP lalu di setujui DPRP. Kalaupun terjadi tapi noken yang mana?  karena dari jenis-jenisnya  ada banyak noken yang bahan darasnya juga berbeda-beda

Kalau sisten noken tetap didorong dan di pertahankan, maka di Papua menjadi rawan konflik dalam pemilu, oleh karena itu dalam jangka panjang untuk menghindari korban baik secara psikologis maupun fisik dalam demokrasi, hukum dan perpolitikan Papua, Sistem Noken harus di bahas yang lebih mendalan lagi. Perlu juag di pikirkan sebab-akibatnya.

 Di lihat dari pengalaman pemilukada Gubernur Papua tahun 2013 lalu, sistem noken tetap dilaksanakan di wilayah Pegunuangan, ada banyak masalah di sana,  dan sama halnya sedang melumpuhkan sistem demokrasi di masa depan.

Oleh Kilion Wenda. Aktifis Baptist voice Papua

 Artikel ini telah di muat oleh:http://suarapapua.com/2014/02/noken-jati-diri-dan-identitas-orang-papua/

http://www.aldp-papua.com/noken-jati-diri-dan-identitas-orang-papua/

MSG meets to seek answers from delegation

The Melanesian Spearhead Group heads into further talks this month to seek more answers from the MSG mission that failed to meet indigenous West Papuan leaders in West Papua last month.

Whilst new MSG chairman Victor Tutugoro who is also spokesperson for the Front de Libération Kanak et Socialiste (FLNKS) in New Caledonia has not revealed the agenda he has called for the meeting days after the delegation returned from the mission.

Tutugoro says the meeting will take place in Port Vila in the middle of this month (February).

The MSG delegation to Indonesia was represented by Fiji’s Foreign Affairs Minister, Ratu Inoke Kubuabola; Papua New Guinea’s Foreign Affairs Minister, Rimbink Pato; Solomon Islands Foreign Affairs Minister, Soalaoi Clay Forau; and FLNKS representative, Yvonne Faua.

Vanuatu’s foreign minister, Edward Natapei, withdrew from the mission because the itinerary excluded meetings with groups concerned about alleged human rights abuses in West Papua.

West Papua snub

West Papuan leaders have expressed disappointment towards the apparent snub from the MSG mission.

What had begun as a desire to join the Melanesian Spearhead Group (MSG), as per their request at the MSG summit in Noumea last year, was snuffed out by Indonesia’s refusal to let the MSG leaders meet indigenous West Papuan leaders last month.

It looks like attempts to accommodate West Papua’s request to join the MSG club may look remote.

The West Papua National Council for Liberation was invited to the MSG summit in Noumea last year where they sought to become a member of the MSG.

However, it seems economic development and bilateral ties took precedence over the MSG membership and other concerns of West Papuans.

A group of West Papuan protestors staged a small but aggressive protest on January 16, at the hotel where MSG leaders were staying.

West Papuan Kilion Wenda sent ISLANDS BUSINESS youtube links of the protests showing them shouting down the motorcade of Melanesian leaders.

The MSG leaders were stopped by a group of 20 West Papuan protestors at the entrance of Borobudur Hotel in Jakarta where the MSG leaders were staying.

Hotel security personnel, some armed with iron baseball bats tried to ward off the protestors with little effect.

“The protestors shouted at the MSG delegation and the Indonesian officials raising their concerns at the failure of the delegation to meet West Papuan leaders,” Wenda said.

All eyes are now on the upcoming MSG meeting where the West Papuans are hoping they will get another chance to present their case to the MSG.

 Read More:http://www.islandsbusiness.com

2013 Tahun Kemenangan OPM, dan kekalan Indonesia dalam Diplomasi.

Oleh:Kilion Wenda

Konflik Papua,yang berlangsung selama 52 tahun karena dimulai sejak Indonesia  berkuasa atas Papua tanggal 1 Mei 1963. Konflik yang berkepanjangan  ini bukanlah antara  masyarakat  Asli Papua dengan masyarakat  Pendatang (Horizontal) melainkan  konflik antara Pemerintah Indonesia dan orang Papua yang bergabung dalam OPM (Vertical).

Pemerintah selalu menganggap remeh bagi  para pejuang kemerdekaan Papua (OPM), dan selalu mengklaim bahwa Masalah Papua adalah masalah  internal Indonesia, bisa selesaikan dengan pendekatan Kesejahtraan.

 Namun Pada tahun 2013 adalah tahun  keberhasilan bagi  para pejuang  Papua Merdeka (OPM) dan tahun kekalahan total bagi  Pemerintah Indonesia, dalam berdiplomasi.berikut semua peristiwa- peristiwa besar  yang terjadi selama tahun 2013.

 Pada Tanggal 28 april 2013 Pemimpin  Free west Papua campaign Benny Wenda secara resmi membuka kantor di Oxford inggris dengan Wali kota Oxford.

Sejak perjalanan perjuangan yang sangat panjang perjuangan WPNCL, yang berkedudukan di Vanuatu, akhirnya pada bulan juni tahun 2013 Aplikasi WPNCL   untuk Papua barat menjadi Anggota MSG berhasil diterima. Mendapat undangan resmi dari sekretariat MSG untuk  WPNCL mewakili Papua Barat ikut dalam pertemuan.

Papua barat secara resmi tidak di terima menjadi Anggota MSG, namun ada  beberapa hal Penting  dalam keputusan MSG yaitu:

 (1) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG,

 (2) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok,

 (3) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan

(4), MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup: (a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia, (b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikan laporannya kepada para pemimpin MSG pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan,(c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan (d). misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL (Jubi)

Pada tanggal 15 Agustus 2013   secara resmi  Kantor Free West Papua Campaign  buka di Hague (International City of Peace and Justice) Belanda.

Dalam pertemuan Dewan Gereja Sedunia (WCC), 27 September 2013, di Geneva  Pdt. Socratez Sofyan Yoman (berdiri di podium), juga berbicara masalah hak Asasi Manusi di Papua .

Sidang tahunan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), 28 September 2013,  Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, dalam debat forum Majelis Tinggi PBB.  meminta PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di propinsi Papua Indonesia, dan status politik mereka.

 24 Oktober 2013) Asian Human Rights Commission (AHRC) dan Human Rights and Peace for Papua (ICP) meluncurkan sebuah laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, Indonesia, selama tahun 1977–1978. Laporan ini membahas pelanggaran-pelanggaran atas Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang dilakukan pemerintah Indonesia pada periode tersebut dan ditujukan pada pengungkapan kebenaran. Laporan yang merupakan hasil penelitian selama tiga tahun oleh AHRC ini mengungkapkan kematian lebih dari 4,000 orang Papua, termasuk anak-anak, akibat operasi yang dilakukan oleh tentara Indonesia. http://www.humanrights.asia

Pada tanggal 5 November 2013 dalam sidang Umum Dewan Gereja Sedunia di Busan Korea selatan  merekomendasikan hak penentuan nasip sendiri bagi orang Papua Barat dan Gereja-Gereja di Papua Barat mempromosikan diri secara resmi bergabung dengan dewan gereja-gereja Pasifik.(Jubi)

16-18 November 2013. Perdana Menteri Vanuatu Moana Karkas Kalosil membawa pesan dukungan untuk Papua Barat kepada Commonwealth Kepala Pemerintah Rapat (CHOGM) di Kolombo, Sri Lanka. Perdana Menteri, setelah meninjau bagaimana Papua Barat, hak untuk menentukan nasib sendiri telah ditolak,namun ia mengatakan kepada para pemimpin Persemakmuran "kita tidak bisa terus menyangkal mereka hak-hak mereka, sehingga saya sebut pada upaya kolektif kita untuk mendukung perjuangan mereka." (suluhpapua)

Tgl 1 Desember 2013  Gubernur Port Moresby, Papua Nugini, Powes Parkop, secara resmi memperingati hari kemerdekaan Papua Barat,  di istana kantor Gubernur mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan   Membuka kantor Free West Papua Kampaign.

13 desember 2013, Sebuah pengadilan Sydney University warga negara dipimpin oleh mantan jaksa agung NSW John Dowd, sekarang presiden Komisi Ahli Hukum Internasional,menemukan bahwa "sejumlah besar" orang Papua Barat telah disiksa dan dimutilasi.

Pengadilan mendesak Indonesia untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas "kejahatan terhadap kemanusiaan" ke pengadilan. Diperkirakan lebih dari 150 orang tewas dan mayat mereka dibuang di laut setelah protes Papua Barat yang mengangkat dilarang Papua Barat Bintang Kejora di Biak pada bulan Juni, 1998.

Dengan demikian maka Papua bukanlah Persoalan domestik Indonesia, tapi  sudah beralih pada Isu Internasional setingkat kawasan,

Oleh sebab itu, pemerintah melibatkan rakyat Papua melalui konsultasi dan komunikasi konstruktif guna secara bersama mencari dan menetapkan kebijakan yang dapat menyelesaikan konflik Papua.

Pemerintah Indonesia tidak perlu anggap remeh terhadap persoalan Papua. Papua sudah menjadi isu sentral bagi Dunia, maka  Pemerintah Indonesia harus mencari jalan keluar, untuk mengatasi  internasionalisasi masalah  Papua ini.

Ketika masalah telah berlangsung begitu lama, tanpa ada mencari jalan keluar pada saat itulah dialog diperlukan  sebagai langkah baru untuk mencari upaya penyelesaian.

Dialog merupakan solusi damai yang di tawarkan oleh rakyat Papua, dialog bukan para pejabat negara dari Jakarta  datang ke Papua  mengundang semua elemen masyarakat, siapkan hidangan  di sebuah Hotel atau restaurant semuanya kumpul disana, diskusi satu sama lain.

Dialog adalah tempat pertemuannya para pihak yang pertikai, melaui perwakilan-perwakilan yang di tunjuk oleh para pihak,.

Penulis adalah aktifis Baptis Voice Papua,