2013 Tahun Kemenangan OPM, dan kekalan Indonesia dalam Diplomasi.

Oleh:Kilion Wenda

Konflik Papua,yang berlangsung selama 52 tahun karena dimulai sejak Indonesia  berkuasa atas Papua tanggal 1 Mei 1963. Konflik yang berkepanjangan  ini bukanlah antara  masyarakat  Asli Papua dengan masyarakat  Pendatang (Horizontal) melainkan  konflik antara Pemerintah Indonesia dan orang Papua yang bergabung dalam OPM (Vertical).

Pemerintah selalu menganggap remeh bagi  para pejuang kemerdekaan Papua (OPM), dan selalu mengklaim bahwa Masalah Papua adalah masalah  internal Indonesia, bisa selesaikan dengan pendekatan Kesejahtraan.

 Namun Pada tahun 2013 adalah tahun  keberhasilan bagi  para pejuang  Papua Merdeka (OPM) dan tahun kekalahan total bagi  Pemerintah Indonesia, dalam berdiplomasi.berikut semua peristiwa- peristiwa besar  yang terjadi selama tahun 2013.

 Pada Tanggal 28 april 2013 Pemimpin  Free west Papua campaign Benny Wenda secara resmi membuka kantor di Oxford inggris dengan Wali kota Oxford.

Sejak perjalanan perjuangan yang sangat panjang perjuangan WPNCL, yang berkedudukan di Vanuatu, akhirnya pada bulan juni tahun 2013 Aplikasi WPNCL   untuk Papua barat menjadi Anggota MSG berhasil diterima. Mendapat undangan resmi dari sekretariat MSG untuk  WPNCL mewakili Papua Barat ikut dalam pertemuan.

Papua barat secara resmi tidak di terima menjadi Anggota MSG, namun ada  beberapa hal Penting  dalam keputusan MSG yaitu:

 (1) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG,

 (2) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok,

 (3) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan

(4), MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup: (a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia, (b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikan laporannya kepada para pemimpin MSG pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan,(c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan (d). misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL (Jubi)

Pada tanggal 15 Agustus 2013   secara resmi  Kantor Free West Papua Campaign  buka di Hague (International City of Peace and Justice) Belanda.

Dalam pertemuan Dewan Gereja Sedunia (WCC), 27 September 2013, di Geneva  Pdt. Socratez Sofyan Yoman (berdiri di podium), juga berbicara masalah hak Asasi Manusi di Papua .

Sidang tahunan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), 28 September 2013,  Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, dalam debat forum Majelis Tinggi PBB.  meminta PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di propinsi Papua Indonesia, dan status politik mereka.

 24 Oktober 2013) Asian Human Rights Commission (AHRC) dan Human Rights and Peace for Papua (ICP) meluncurkan sebuah laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, Indonesia, selama tahun 1977–1978. Laporan ini membahas pelanggaran-pelanggaran atas Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang dilakukan pemerintah Indonesia pada periode tersebut dan ditujukan pada pengungkapan kebenaran. Laporan yang merupakan hasil penelitian selama tiga tahun oleh AHRC ini mengungkapkan kematian lebih dari 4,000 orang Papua, termasuk anak-anak, akibat operasi yang dilakukan oleh tentara Indonesia. http://www.humanrights.asia

Pada tanggal 5 November 2013 dalam sidang Umum Dewan Gereja Sedunia di Busan Korea selatan  merekomendasikan hak penentuan nasip sendiri bagi orang Papua Barat dan Gereja-Gereja di Papua Barat mempromosikan diri secara resmi bergabung dengan dewan gereja-gereja Pasifik.(Jubi)

16-18 November 2013. Perdana Menteri Vanuatu Moana Karkas Kalosil membawa pesan dukungan untuk Papua Barat kepada Commonwealth Kepala Pemerintah Rapat (CHOGM) di Kolombo, Sri Lanka. Perdana Menteri, setelah meninjau bagaimana Papua Barat, hak untuk menentukan nasib sendiri telah ditolak,namun ia mengatakan kepada para pemimpin Persemakmuran "kita tidak bisa terus menyangkal mereka hak-hak mereka, sehingga saya sebut pada upaya kolektif kita untuk mendukung perjuangan mereka." (suluhpapua)

Tgl 1 Desember 2013  Gubernur Port Moresby, Papua Nugini, Powes Parkop, secara resmi memperingati hari kemerdekaan Papua Barat,  di istana kantor Gubernur mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan   Membuka kantor Free West Papua Kampaign.

13 desember 2013, Sebuah pengadilan Sydney University warga negara dipimpin oleh mantan jaksa agung NSW John Dowd, sekarang presiden Komisi Ahli Hukum Internasional,menemukan bahwa "sejumlah besar" orang Papua Barat telah disiksa dan dimutilasi.

Pengadilan mendesak Indonesia untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas "kejahatan terhadap kemanusiaan" ke pengadilan. Diperkirakan lebih dari 150 orang tewas dan mayat mereka dibuang di laut setelah protes Papua Barat yang mengangkat dilarang Papua Barat Bintang Kejora di Biak pada bulan Juni, 1998.

Dengan demikian maka Papua bukanlah Persoalan domestik Indonesia, tapi  sudah beralih pada Isu Internasional setingkat kawasan,

Oleh sebab itu, pemerintah melibatkan rakyat Papua melalui konsultasi dan komunikasi konstruktif guna secara bersama mencari dan menetapkan kebijakan yang dapat menyelesaikan konflik Papua.

Pemerintah Indonesia tidak perlu anggap remeh terhadap persoalan Papua. Papua sudah menjadi isu sentral bagi Dunia, maka  Pemerintah Indonesia harus mencari jalan keluar, untuk mengatasi  internasionalisasi masalah  Papua ini.

Ketika masalah telah berlangsung begitu lama, tanpa ada mencari jalan keluar pada saat itulah dialog diperlukan  sebagai langkah baru untuk mencari upaya penyelesaian.

Dialog merupakan solusi damai yang di tawarkan oleh rakyat Papua, dialog bukan para pejabat negara dari Jakarta  datang ke Papua  mengundang semua elemen masyarakat, siapkan hidangan  di sebuah Hotel atau restaurant semuanya kumpul disana, diskusi satu sama lain.

Dialog adalah tempat pertemuannya para pihak yang pertikai, melaui perwakilan-perwakilan yang di tunjuk oleh para pihak,.

Penulis adalah aktifis Baptis Voice Papua,