SIKAP PIMPINAN MSG TENTANG HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI ORANG PAPUA PENTING

Perkembangan positif dari penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Melanesian Sperahead Group [MSG] Juni 2013 yang lalu di Noumea-Kanaky adalah untuk pertama kalinya ada Pemimpin Negara resmi yang menyatakan menyetujui bahwa mereka [MSG] mendukung sepenuhnya hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG sendiri. Selama ini dari pengalaman yang ada, belum pernah ada pemmpin negara manapun di dunia yang secara terang-terangan mengakui dan atau mendukung sepenuhnya hak-hak asasi orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Hanya pernah ada pernyataan dari Pimpinan Gereja-Gereja Se-Dunia maupun Gereja-Gereja Pasifik bahkan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua juga pernah menyatakan pandangannya soal hak menentukan nasiba sendiri Orang Papua, bahkan pimpinan Gereja seperti Uskup Agung Desmond Tutu dari Zimbabwe pernah menegaskan hal yang sama. Pernyataan yang sangat monumental tersebut masih diikuti dengan pernyataan lain bahwa MSG memiliki kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap rakyat Papua Barat. Inilah yang menjadi dasar mengapa ada rencana kunjungan misi Menteri Luar Negeri MSG ke Indonesia belakangan ini. Satu hal penting yang perllu dicatat oleh rakyat Papua dan Pimpinan Negara Indonesia bahwa pernyataan resmi para Pemimpin MSG tersebut adalah fakta dan sulit ditarik kembali sampai kapanpun dan telah membawa akibat baru yang cukup menghebohkan pula. Dimana pada akhir Juli 2013 lalu sejumlah anggota Parlemen Tinggi Kerajaan Inggris telah mengadakan perdebatan resmi tentang Papua, dimana mereka telah menyampaikan keberatan mereka tentang situasi HAM dan memanggil Perdana Menteri Inggris untuk mengambil posisi yang lebih tegas. Bahakan beberapa dari para anggota Parlemen Tinggi Kerajaan tersebut mentakan bahwa mereka mendukung kebutuhan untuk referendum tentang nasib Papua. Hal ini bahkan terjadi hanya dalam waktu 2 [dua] minggu setelah situasi Papua dikemukakan di Dewan Hak Asasi Manusia [HAM] PBB di Jenewa-Swiss. Dengan demikian saya ingin menyampaikan pesan sebagai salah satu advokat senior dan pembela HAM di Tanah Papua bahkan pernah meraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada kepada para Pemimpin Dunia seperti Preside Barack Obama dari Amerika Serikat dan Perdana Menteri Australia Kevin Ruud bahkan Kongres Amerika dan Parlemen Australia serta yang utama adalah Ratu Beatrix dari Kerajaan Belanda dan Perdana Menteri serta Parlemen Belanda dan Bundestag [Parlemen] Jerman untuk segera menyimak perkembangan luar biasa ini. Demikian komentar ! Peace, Yan Christian Warinussy Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari.-