Petisi JAII untuk Perwujudan Indonesia Tanpa Kekerasan Militer.

Kami, warga negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Antariman Indonesia (JAII) prihatin atas kekerasan yang terjadi di Papua selama ini. Konflik di Papua selama puluhan tahun hingga saat ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda akan berakhir. Berbagai operasi militer dan perlawanan kelompok sipil bersenjata justru melahirkan bentuk kekerasan baru dan memakan semakin banyak korban di kalangan masyarakat sipil yang tidak berdosa di Papua.

Kami menyadari bahwa kekerasan tidak pernah akan bisa mengatasi berbagai ketegangan karena perbedaan. Kekerasan juga tidak dapat menyelesaikan konflik, melainkan akan membuat negeri ini jatuh terpuruk ke titik nadir. Kami yakin bahwa jalan dialog damai merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai, menyeluruh, dan bermartabat.

Kami saat ini mengetahui ada inisiatif individu, kelompok, maupun institusi yang mendorong upaya terciptanya dialog damai di Tanah Papua dengan harapan Papua sungguh menjadi Tanah Damai. Berkaitan dengan hal itu, kami merasa perlu menyampaikan beberapa hal berikut:

1.      Kami mendukung secara penuh terwujudnya Dialog Damai Jakarta-Papua yang didorong oleh masyarakat sipil serta pimpinan agama-agama di Papua dan Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia demi terciptanya keadilan dan perdamaian secara menyeluruh, utuh dan bermartabat di Tanah Papua dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

2.       Kami mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum mengakhiri masa jabatannya agar segera melaksanakan Dialog Damai antara Jakarta dan Papua, dan membuka ruang komunikasi yang adil secara luas dan menjaga agar tercipta situasi kondusif selama upaya maupun pada saat proses Dialog Damai sedang berlangsung.

3.      Kami mendesak pihak-pihak yang berkompeten, antara lain kementerian-kementerian fungsional, Gubernur dan para Bupati beserta jajarannya, DPRP dan MRP untuk dapat segera menyelesaikan masalah ataupun menghentikan potensi konflik yang ada  agar tak memberi imbas negatif bagi upaya dialog damai.

4.      Meminta semua pihak untuk menghentikan stigmatisasi orang Papua sebagai kelompok separatis.

5.      Mengajak para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, jurnalis dan pimpinan media massa untuk mendukung sepenuh hati dan mendorong upaya Dialog Damai Jakarta-Papua demi terciptanya Papua Tanah Damai.

6.      Mengajak semua pihak untuk menolak dan tidak memilih Calon Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang memiliki rekam jejak sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, agar pelanggaran HAM di Papua pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dapat diakhiri.

7.      Kami yakin, penyelesaian persoalan Papua secara damai demi mencapai Papua menjadi Tanah Damai akan menjadi indikator bagi bangsa Indonesia yang adil dan beradab.

Kami, Jaringan Antariman Indonesia, baik sebagai individu maupun lembaga  menyatakan siap membantu dan memfasilitasi pertemuan lintas kepentingan dalam upaya mewujudkan Papua Tanah Damai.

J

ayapura, 23 Mei 2014

Jaringan Antariman Indonesia (JAII) untuk Papua Tanah Damai (***)

Jaringan Antariman Indonesia untuk Perwujudan Papua Tanah Damai melalui Dialog

Petisi

Kami, warga negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Antariman Indonesia (JAII) prihatin atas kekerasan yang terjadi di Papua selama ini. Konflik di Papua selama puluhan tahun hingga saat ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda akan berakhir. Berbagai operasi militer dan perlawanan kelompok sipil bersenjata justru melahirkan bentuk kekerasan baru dan memakan semakin banyak korban di kalangan masyarakat sipil yang tidak berdosa di Papua.

Kami menyadari bahwa kekerasan tidak pernah akan bisa mengatasi berbagai ketegangan karena perbedaan. Kekerasan juga tidak dapat menyelesaikan konflik, melainkan akan membuat negeri ini jatuh terpuruk ke titik nadir. Kami yakin bahwa jalan dialog damai merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai, menyeluruh, dan bermartabat.

Kami saat ini mengetahui ada inisiatif individu, kelompok, maupun institusi yang mendorong upaya terciptanya dialog damai di Tanah Papua dengan harapan Papua sungguh menjadi Tanah Damai. Berkaitan dengan hal itu, kami merasa perlu menyampaikan beberapa hal berikut:

1. Kami mendukung secara penuh terwujudnya Dialog Damai Jakarta-Papua yang didorong oleh masyarakat sipil serta pimpinan agama-agama di Papua dan Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia demi terciptanya keadilan dan perdamaian secara menyeluruh, utuh dan bermartabat di Tanah Papua dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

2. Kami mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum mengakhiri masa jabatannya agar segera melaksanakan Dialog Damai antara Jakarta dan Papua, dan membuka ruang komunikasi yang adil secara luas dan menjaga agar tercipta situasi kondusif selama upaya maupun pada saat proses Dialog Damai sedang berlangsung.

3. Kami mendesak pihak-pihak yang berkompeten, antara lain kementerian-kementerian fungsional, Gubernur dan para Bupati beserta jajarannya, DPRP dan MRP untuk dapat segera menyelesaikan masalah ataupun menghentikan potensi konflik yang ada  agar tak memberi imbas negatif bagi upaya dialog damai.

4. Meminta semua pihak untuk menghentikan stigmatisasi orang Papua sebagai kelompok separatis.

5. Mengajak para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, jurnalis dan pimpinan media massa untuk mendukung sepenuh hati dan mendorong upaya Dialog Damai Jakarta-Papua demi terciptanya Papua Tanah Damai.

6. Mengajak semua pihak untuk menolak dan tidak memilih Calon Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang memiliki rekam jejak sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, agar pelanggaran HAM di Papua pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dapat diakhiri.

7. Kami yakin, penyelesaian persoalan Papua secara damai demi mencapai Papua menjadi Tanah Damai akan menjadi indikator bagi bangsa Indonesia yang adil dan beradab.

Kami, Jaringan Antariman Indonesia (JAII), baik sebagai individu maupun lembaga  menyatakan siap membantu dan memfasilitasi pertemuan lintas kepentingan dalam upaya mewujudkan Papua Tanah Damai.

Jayapura, 23 Mei 2014

Jaringan Antariman Indonesia (JAII) untuk Papua Tanah Damai

http://sejuk.org/

DAMAI TANAH PAPUA, ADIL & TOLERAN INDONESIA

Siaran Pers

Konfrensi Nasional VI

Jaringan Antariman Indonesia (JAII)

19-23 Mei 2014 Jaringan Antariman Indonesia (JAII) kembali menyelenggarakan konferensi. Konferensi Nasional JAII yang menghadirkan berbagai organisasi dari berbagai wilayah di Indonesia yang bekerja pada isu hubungan antariman ini merupakan pertemuan keenam setelah pertemuan Malino, Sulawesi Selatan (2002), Candi Dasa, Karangasem, Bali (2003), Banjar Baru, Kalimantan Selatan (2006), Yogyakarta (2008), dan Yogyakarta (2011).

Konferensi Nasional VI JAII memilih Papua sebagai lokasi kegiatan dengan tujuan mendukung berbagai upaya agama-agama di Papua dalam rangka membangun Papua Tanah Damai. Hal tersebut sesuai visi dan misi JAII, yaitu “agama-agama untuk keadilan dan perdamaian”.

Tema konferensi yang digelar di Hotel Sentani Indah, Jayapura, Papua ini adalah Membangun, Merawat dan Memperkokoh Peradaban Luhur Bangsa dengan Dialog Transformatif. Adapun sub-temanya: Tantangan Konkrit menuju Keadilan, Kebenaran, Kesetaraan, Perdamaian bagi Seluruh Rakyat-Suku Bangsa Indonesia. Isu pokok yang dibahas dalam konferensi ada empat:

1) Hubungan Agama-agama dan Keyakinan dengan Negara: kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan.

2) Papua Tanah Damai: upaya agama-agama menciptakan Papua menjadi Tanah Damai.

3) Pendidikan Karakter: membangun bangsa agar mampu menghadapi radikalisme beragama dan radikalisme keserakahan kekuasaan sosial-politik-ekonomi-budaya.

4) EKOSOB di Indonesia: respon atas perusakan alam/lingkungan dan budaya lokal.

JAII akan mendorong dan mengawal hasil konferensi agar digunakan dalam upaya pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun masyarakat melakukan perubahan positif dan konkrit bagi keberlanjutan kehidupan bangsa ini. Sebab, seluruh proses konferensi nasional ini diorientasikan pada: eksplorasi dan perumusan solusi-solusi mendasar yang memberi efek jangka panjang positif dan konstruktif bagi hubungan antariman di Indonesia; memperluas dan memperkuat tanggungjawab JAII; memperkuat potensi JAII sebagai kekuatan bersama dari masyarakat, bersama masyarakat, untuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Konferensi Nasional VI JAII ini akan diisi dengan pemberian penghargaan kepada kepala daerah yang dianggap mampu menjaga dan menciptakan toleransi umat beragama di wilayahnya sesuai dengan garis Konstitusi bangsa ini. Penghargaan ini diharapkan memberi motivasi bagi upaya-upaya menciptakan Indonesia yang damai dan tanpa kekerasan, mengingat kekerasan atas nama agama sering kali muncul di Indonesia, dan dapat menginspirasi kepala daerah-kepala daerah lainnya untuk menegakkan Konstitusi dalam memfasilitasi perbedaan agama di wilayahnya.

Terselenggaranya Konferensi Nasional VI JAII di Sentani, Jayapura, kali ini berkat kerjasama Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FKKPA) di Tanah Papua dengan Institut Dialog Antariman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei).

Yogyakarta, 15 Mei 2014

Elga Sarapung, koordinator Jaringan Antariman Indonesia

Orang Papua di balik Jeruji: Maret 2014

 Pada akhir bulan Maret 2014, setidaknya terdapat 73 tahanan politik di penjara Papua.

Dalam dua kasus terpisah, enam orang ditangkap di Sasawa pada bulan Februari dan dua orang ditangkap di Sarmi pada bulan Desember 2013 menghadapi persidangan atas permufakataan untuk melakukan makar di bawah Pasal 106 and dan Pasal 110 KUHP. Sementara tahanan Sasawa dituduh atas pemilikian senjata dan sebagai anggota Tentera Nasional Papua Barat (TNPB), Edison Werimon dan Soleman Fonataba dalam penangkapan Sarmi didakwa karena mereka memiliki bendera 14 Bintang Melanesia Barat dan dokumen lain yang diduga berkaitan dengan makar.

Dakwaan permufakatan untuk melakukan makar terus dipergunakan dalam berbagai pelanggaran, termasuk aktivitas politik damai seperti kepemilikian bendera. Penangkapan Werimon dan Fonataba, yang terjadi hanya beberapa minggu sebelum kunjungan delegasi Melanesian Spearhead GroupI (MSG) pada bulan Januari, menunjukkan bahwa Indonesia berusaha untuk menekan identitas Melanesia yang berkembang antara orang pribumi Papua.

Wawancara yang dilakukan oleh pekerja HAM setempat mengungkapkan bahwa dalam penangkapan warga sipil di Kerom dan Jayapura pada tanggal 26 November, kepolisian Jayapura memalsukan kandungan Berita Acara Pemeriksaan untuk kedua kasus tersebut.Pihak Lembaga Pemasyarakatan (LP) terus menolak perawatan medis yang mendesak untuk Stephanus Banal, yang menderita cedera serius setelah ditembak oleh polisi dalam sebuah penggerebekan di Oksibil. Kegagalan pihak berwenang  untuk memenuhi kewajiban hukum mereka dalam memastikan persidangan yang adil dan kegagalan menyediakan perawatan kesehatan yang memadai kepada tahanan politik mengakibatkan meruncingnya ketegangan antara orang pribumi Papua dan negara.

Sejak bulan Juni 2013, pembela HAM, terutama Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakya Papua (Gempar-P), telah mengadakan aksi demo mengutuk Otsus Plus yang disusun secara rahasia. Aparat keamanan terus betindak keras dengan membubarkan demonstrasi-demonstrasi ini dan menganiaya para pemrotes. Demonstrasi yang diorganisir oleh Gempar-P pada tanggal  11 Maret dibubarkan oleh kepolisian Jayapura dengan alasan, antara lain, kelompok tersebut tidak terdaftar dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Cara ini dilakukan secara berulang-ulang oleh polisi untuk mendelegitimasi dan menguasai kelompok-kelompok warga sipil pribumi. Apabila mereka mencoba untuk menddaftarkan kelompok mereka ke Kesbanpol, pendaftaran mereka akan diabaikan.

Tidakadanya kemauan politik dari pihak pemerintah untuk berunding secara luas dengan masyarakat sipil dalam isu mendesak seperti Otsus Plus mencerminkan keengganan mempertimbangkan pandangan orang Papua. Pendekatan ‘top-down’ yang digunakan oleh Indonesia dalam pembangunan di Papua ini memicu kerusuhan. Aksi-aksi protes damai yang bertujuan untuk mengritisi pemerintah, seringkali ditanggapi dengan tekanan keras yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan lebih lanjut. Sikap pemerintah yang terus bersikeras dengan cara pendekatan pembangunan di Papua yang sama, menjadi faktor penting dalam memicu ketidakstabilan.

Penangkapan

Petani Nabire ditangkap dan dituduh sebagai anggota OPM

Pada tanggal 2 Maret, Otis Waropen, seorang petani dari kampung Sima di Nabire ditangkap oleh Polres Nabire dan anggota Brimob. Dia dituduh sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebuah gerakan pro-kemerdekaan bersenjata. Simon Petrus Hanebora, kepala suku Yerisiam memberitahu Majalah Selangkah bahwa Waropen adalah seorang petani yang tidak mempunyai afiliasi politik apapun. Dia meminta aparat Brimob untuk meninggalkan distrik Yaur di Nabire karena mereka menganiaya penduduk. Dakwaan atas Otis Waropen masih  belum  jelas. 

Pembebasan

Tahanan makar Sarmi dibebaskan

Pada tanggal 1 Februari, Daniel Norotouw, satu dari empat orang yang ditangkap pada tanggal 3 Maret 2013 dengan dakwaan makar, telah dibebaskan setelah  menyelesaikan hukuman penjara selama satu tahun. Keempat tahanan tersebut mengatakan bahwa mereka mengadakan acara sosialisi di Sarmi, dalam rangka perencanaan acara tanggal 1 Mei, yang menandai pemindahan administrasi Papua ke Indonesia. Norotouw divonis satu tahun penjara sementara Isak Demetouw, Niko Sasomar dan Sileman Teno dihukum dua tahun dan dua bulan penjara atas dugaan kepemilikian senjata.

Tiga orang ditangkap dalam penggerebakan militier di kampung Kontiunai dibebaskan

Informasi dari pengacara HAM yang mengunjungi tahanan di Polres Serui mengungkapkan bahwa tiga orang yang ditahan selepas penggerebekan di kampung Kontiunai di pulau Yapen sudah dibebaskan. Diduga bahwa Matias Merani dibebaskan pada awal bulan Maret. Agus Wondiwoi dan Piter Merani awalnya menghadapi dakwaan kepemilikian amunisi di bawah UU Darurat 12/1951 tetapi sudah dibebaskan. Menurut informasi yang  didapat oleh pengacara HAM dari polisi di Yapen, kedua orang itu dibebaskan karena mereka bukan ‘target utama’. Polisi terus melakukan operasi penggerebekan di Konti dan Menawai untuk mencari Rudi Orarei, diduga sebagai kepala Tentera Nasional Papua Barat (TNPB). Sumber lokal melaporkan bahwa situasi di daerah ini masih tidak tenang dan warga sipil belum bisa melanjutkan aktivitas normal sehari-hari.

Pengadilan bernuansa politik dan pandangan sekilas tentang kasus-kasus

                                

Enam tahanan yang ditangkap di Sasawa dikenakan dakwaan makar

Informasi diterima dari pengacara HAM mengatakan bahwa enam dari tujuh orang yang ditangkap pada saat penggerebekan militer besar-besaran di kampung Sasawa di pulau Yapen menghadapi dakwaan permufakatan untuk melakukan makar di bawah Pasal 106, 108 dan 110 KUHP dan kepemilikian senjata di bawah UU 12/1951. Septinus Wonawoai sudah dibebaskan tetapi dikenakan wajib lapor ke polisi, masih terus diinvestigasi dan mungkin akan disidang.

Seperti dilaporan dalan update Februari, beberapa antara mereka adalah warga sipil yang tidak terlibat dengan gerakan pro-kemerdekaan bersenjata TNPB. Masih belum jelas siapa di antara keenam orang tersebut – Salmon Windesi, Peneas Reri, Kornelius Woniana, Obeth Kayoi, Rudi Otis Barangkea dan Jimmi Yermias Kapanai – yang adalah warga sipil dan tidak terlibat dengan TNPB. Pengacara HAM sedang mencari cara untuk mewakili keenam orang itu tetapi terhambat karena kurangnya dana operasi. Penerbangan ke daerah tersebut dari Jayapura melalui Biak mahal, dan dengan kapal perjalanan memakan waktu satu minggu.

Pihak LP Abepura menolak untuk membayar operasi mendesak untuk Stefanus Banal

Pekerja HAM melaporkan bahwa kondisi fisik Stefanus Banal semakin memburuk  dan memerlukan prosedur medis mendesak untuk mengeluarkan besi yang sebelumnya dimasukkan untuk memasang tulang kakinya yang patah. Banal ditembak oleh polisi dalam penggerebekan di Oksibili di kabupaten Pegunungan Bintang. Seorang aktivis HAM setempat yang mewawancarai Banal melaporkan bahwa dia mengalami sakit nyeri di dalam kakinya yang nampaknya menunjukkan tanda-tanda infeksi. Pihak LP Abepura menolak membayar biaya operasi dan mengabaikan tanggung jawab mereka untuk memberikan perawatan medis yang memadai. Sebaliknya mereka melemparkan tanggung jawab ke keluarga Banal, yang tidak mampu membayar biaya operasi yang diperlukan.

Polisi merekayasa berita acara pemeriksaan dalam kasus penangkapan warga sipil di Kerom

Seperti dilaporkan dalam update bulan Februari, tiga warga sipil ditangkap di Kerom dalam sebuah peristiwa di mana mereka tidak terlibat sama sekali, dan di mana penduduk setempat menentang aparat keamanan yang menebang kayu secara ilegal. Yulianus Borotian, Petrus Yohanes Tafor dan Wilem Tafor disidang di bawah dakwaan kekerasan terhadap orang atau barang di bawah Pasal 170 KUHP. Ketiga orang tersebut dituduh membunuh seorang anggota polisi yang tewas dalam kejadian tersebut pada tanggal 13 Desember 2013, di mana polisi bentrok dengan sekumpulan orang yang memprotes upaya mereka dalam mencuri sumber daya alam setempat. Menurut seorang peneliti HAM, polisi Kerom memalsukan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus ini.

10 tahanan dalam penangkapan November di Jayapura akan disidang

Pada tanggal 26 November 2013, 12 orang ditahan selepas sebuah demonstrasi di Jayapura yang mendukung pembukaan kantor Free West Papua Campaign (FWPC) di Papua Nugini. Walaupun mereka tidak terlibat dalam demonstrasi tersebut, 11 dari 12 yang ditahan disidang. Pada tanggal 11 Februari, Nikson Mul yang berumur 16 tahun dibebaskan demi hukum. Pada akhir Februari, Penius Tabuni dihukum lima bulan penjara dan diharap akan dibebaskan pada bulan April 2014.

Sepuluh tahanan yang lain – Pendius Tabuni, Muli Hisage, Karmil Murib, Tomius Mul, Nius Lepi, Tinus Meage, Mathius Habel, Agus Togoti, Natan Kogoya dan Nikolai Waisal – disidang atas dakwaan kekerasan terhadap orang atau barang di bawah Pasal 170 dan 351 KUHP.

Pekerja HAM melaporkan bahwa kesaksian yang disampaikan di pengadilan menyatakan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui keterlibatan kesepuluh tahanan tersebut dalam demonstrasi pada tanggal 26 November 2013. Sumber setempat juga melaporkan dugaan pemalsuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh polisi. Seperti dilaporkan dalam update bulan Januari, duabelas tahanan tersebut dipaksa untuk menandatangani BAP yang dipalsukan itu dan diinterogasi tanpa kehadiran pengacara hukum. Saat ini, mereka menerima dampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

JPU menuduh dua tahanan Sarmi atas permufakatan untuk melakukan makar

Informasi dalam surat dakwaan untuk Edison Werimon dan Soleman Fonataba mengatakan bahwa kedua orang tersebut dituduh atas permufakatan untuk melakukan makar di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP dalam kaitan dengan bendera-bendera 14 Bintang Melanesia Barat (bukan bendera Bintag Kejora, seperti dilaporakan dalam update bulan Januari kami) dan dokumen diduga berkaitan dengan makar ditemukan di rumah-rumah mereka.

Surat dakwaan tersebut mengatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, setelah  sebuah bendera 14 Bintang Melanesia Barat ditemukan menggantung di dinding ruang tamu Edison Werimon, polisi Sarmi menangkapnya dan menggeledah rumahnya. Polisi dilaporkan menemukan beberapa dokumen yang menjelaskan sebuah pertemuan pada tanggal 2 November 2013 yang diadakan di rumah Werimon. Surat tersebut juga mengatakan bahwa tujuan pertemuan itu adalah untuk membentuk sebuah badan pro-Melanesia bernama ‘Senate Republik Melanesia Regional Sarmi,’ dengan Soleman Fonataba sebagai Ketua. Setelah itu, polisi Sarmi menggeledah rumah Fonataba walaupun mereka tidak mempunyai surat izin dan dilaporkan menemukan empat bendera 14 Bintang Melanesia Barat dan dokumen pro-Melanesia yang lain. Dia kemudian ditangkap pada tanggal 17 Desember.

Pengacara HAM Gustaf Kawer memberitahu Jubi bahwa penggeledahan polisi tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mengkritik aksi mereka sebagai aksi preman. Kawer melaporkan bahwa polisi bersenjata lengkap masuk ke rumah Werimon dan mengancam anak Werimon dengan todongan senjata, memaksanya berbaring tengkurap saat penggeledahan itu. Isteri Fonataba mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara polisi dalam penggeledahan tersebut. Dia  menyatakan bahwa sebelum mengelilingi rumahnya, polisi awalnya masuk melalui jendela. Saat dia menanyakan kepada polisi alasan mereka menggeledah rumahnya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada alasan. Polisi menyita sebuah kopor kecil, tiga parang dan beberapa kapak kecil. Mereka juga menyita ijazah diploma anak-anakyna dan Rp  1,600,000, tetapi kemudian dikembalikan. Persidangan diharapkan akan mulai pada bulan April.

Berita

Demonstrasi menentang Otsus Plus diblokir

Pada tanggal 11 Maret, Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat Papua (Gempar-P), mengadakan demonstrasi memprotes Otsus Plus yang disusun secara rahasia. Para mahasiswa berkumpul di luar kampus Universitas Cenderawasih (UNCEN) untuk bergerak menuju ke kantor Gubernur sebagai tempat tujuan demonstrasi. Namun, menurut laporan dari pekerja HAM setempat, Polres Jayapura memblokir para demonstran yang berjalan menuju ke tempat tersebut, dan menyatakan dalam surat penolakan bahwa Gempar-P bukanlah organisasi yang terdaftar dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Polisi juga menulis bahwa mantan tahanan politik dan kepala Gempar-P Yason Ngelia pernah menyampaikan perasaan anti-Indonesia dalam pidato sebelumnya.

Para demonstran menuntut agar Pemerintah  Indonesia memberhentikan penyusunan RUU Otsus Plus dan meminta pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan masyarakat Papua dan mengadakan referendum untuk Otsus Plus. Karena kehadiran besar-besaran aparat keamanan yang memblokir perjalanan mereka ke kantor Gubernur, para demonstran dipaksa untuk membubarkan diri. Pekerja HAM mengkritik aksi polisi sebagai upaya menutup ruang demokrasi di Papua.   

Tahanan politik Papua bulan Maret 2014

	Tahanan	Tanggal Penangkapan	Dakwaan	Hukuman	Kasus	Dituduh melakukan kekerasan?	Masalah dalam proses persidangan?	LP/Penjara
1	Otis Waropen	2 Maret 2014	Tidak diketahui	Penyidikan polisi tertunda	Warga sipil Nabire dituduh OPM	Belum jelas	Belum jelas	Nabire
2	Kristianus Delgion Madai	3 Februari 2014	UU Darurat 12/1951	Penyidikan polisi tertunda	Penangkapan penyelundupan amunisi di Sentani	Ya	Tidak	Penahanan kepolisian Jayapura
3	Yenite Morib	26 Januari 2014	Tidak diketahui	Penyidikan polisi tertunda	Penangkapan di gereja Dondobaga	Ya	Ya	Tahanan kepolisian Puncak Jaya
4	Tiragud Enumby	26 Januari 2014	Tidak diketahui	Penyidikan polisi tertunda	Penangkapan di gereja Dondobaga	Ya	Ya	Tahanan kepolisian Puncak Jaya
5	Deber Enumby	4 Januari 2014	UU Darurat 12/1951	Penyidikan polisi tertunda	Penangkapan senjata api Kurilik	Ya	Ya	Polda Papua
6	Soleman Fonataba	17 Desember 2013	106, 110)1, 53, 55	Menunggu persidangan	Penangkapan bendera Bintang Kejora Sarmi 2013	Tidak / belum jelas	Tidak	Tahanan kepolisian Sarmi
7	Edison Werimon	13 Desember 2013	106, 110)1, 53, 55	Menunggu persidangan	Penangkapan bendera Bintang Kejora Sarmi 2013	Tidak / belum jelas	Tidak	Tahanan kepolisian Sarmi
8	Yulianus Borotian	13 Desember 2013	170	Menunggu persidangan	Penangakpana warga sipil di Kerom	Ya	Tidak	Abepura
9	Petrus Yohanes Tafor	13 Desember 2013	170	Menunggu persidangan	Penangakpana warga sipil di Kerom	Ya	Tidak	Abepura
10	Wilem Tafor	13 Desember 2013	170	Menunggu persidangan	Penangakpana warga sipil di Kerom	Ya	Tidak	Abepura
11	Pendius Tabuni	26 November 2013	170)1,170)2 (3), 351)1	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
12	Muli Hisage	26 November 2013	170)1,170)2 (3), 351)1	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
13	Karmil Murib	26 November 2013	170)1,170)2 (3), 351)1	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
14	Tomius Mul	26 November 2013	170)1,170)2 (3), 351)1	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
15	Nius Lepi	26 November 2013	170)1,170)2 (3), 351)1	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
16	Tinus Meage	26 November 2013	170)1,170)2 (3), 351)1	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
17	Mathius Habel	26 November 2013	170)1,170)2 (3)	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
18	Agus Togoti	26 November 2013	170)1,170)2 (3)	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
19	Natan Kogoya	26 November 2013	170)1,170)2 (3), 351)1	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
20	Nikolai Waisal	26 November 2013	170)1,170)2 (3), 351)1	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
21	Penius Tabuni	26 November 2013	170)1,170)2 (3), 351)1	Dalam persidangan	Penangkapan di demo mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di PNG	Ya	Ya	Abepura
22	Piethein Manggaprouw	19 Oktober 2013	106, 110	Pemeriksaan di pengadilan	Demo memperingati Konggres Papua Ketiga di Biak	Tidak	Ya	Polres Biak
23	Apolos Sewa*	28 Agustus 2013	106, 110	Dibawah Penyidikan	Penangkapan Freedom Flotila di Sorong	Tidak	Ya	Penangguhan penahanan
24	Yohanis Goram Gaman*	28 Agustus 2013	106, 110	Dibawah Penyidikan	Penangkapan Freedom Flotila di Sorong	Tidak	Ya	Penanggunahan Penahanan
25	Amandus Mirino*	28 Agustus 2013	106, 110	Dibawah Penyidikan	Penangkapan Freedom Flotila di Sorong	Tidak	Ya	Penangguhan Penahanan
26	Samuel Klasjok*	28 Agustus 2013	106, 110	Dibawah Penyidikan	Penangkapan Freedom Flotila di Sorong	Tidak	Ya	Penangguhan Penahanan
27	Stefanus Banal	19 Mei 2013	170 )1	1 tahun and 7 bulan	Penyisiran polisi di Pegunungan Bintang 2013	Ya	Ya	Abepura
28	Victor Yeimo	13 Mei 2013	160	3 tahun years  (divonis pada 2009)	Demo tahun 2009; Demo 13 Mei di Jayapura	Tidak	Ya	Abepura
29	Astro Kaaba	3 Mei 2013	Makar	Unknown	Kematian para polisi di Yapen	Ya	Sidang tertunda	Tahanan polisi di Serui
30	Hans Arrongear	Tidak diketahui	Makar	Unknown	Kematian para polisi di Yapen	Ya	Sidang tertunda	Tahanan polisi di Serui
31	Oktovianus Warnares	1 Mei 2013	106, 110, UU Darurat 12/1951	3 tahun	Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei	Ya	Ya	Biak
32	Yoseph Arwakon	1 Mei 2013	106, 110,UU Darurat 12/1951	1 tahun and 8 bulan	Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei	Ya	Ya	Biak
33	Markus Sawias	1 Mei 2013	106, 110, UU Darurat 12/1951	2 tahun	Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei	Ya	Ya	Biak
34	George Syors Simyapen	1 Mei2013	106, 110, UU Darurat 12/1951	2.5 tahun	Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei	Ya	Ya	Biak
35	Jantje Wamaer	1 Mei 2013	106, 110, UU Darurat 12/1951	2 tahun	Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei	Ya	Ya	Biak
36	Domi Mom	1 Mei 2013	106, 110	8 bulan	Pengibaran bendera di Timika, peringatan 1 Mei	Tidak	Ya	Timika
37	Alfisu Wamang	1 Mei 2013	106, 110	8 bulan	Pengibaran bendera di Timika, peringatan 1 Mei	Tidak	Ya	Timika
38	Musa Elas	1 Mei 2013	106, 110	8 bulan	Pengibaran bendera di Timika, peringatan 1 Mei	Tidak	Ya	Timika
39	Eminus Waker	1 Mei 2013	106, 110	8 bulan	Pengibaran bendera di Timika, peringatan 1 Mei	Tidak	Ya	Timika
40	Yacob Onawame	1 Mei 2013	106, 110	8 bulan	Pengibaran bendera di Timika, peringatan 1 Mei	Tidak	Ya	Timika
41	Hengky Mangamis	30 April 2013	106, 107, 108, 110, 160 dan 164	1 year and 6 months	Peringatan 1 Mei di Aimas	Tidak	Ya	Sorong
42	Yordan Magablo	30 April 2013	106, 107, 108, 110, 160 dan 164	1 tahun and 6 bulan	Peringatan 1 Mei di Aimas	Tidak	Ya	Sorong
43	Obaja Kamesrar	30 April 2013	106, 107, 108, 110, 160 dan 164	1 tahun and 6 bulan	Peringatan 1 Mei di Aimas	Tidak	Ya	Sorong
44	Antonius Saruf	30 April 2013	106, 107, 108, 110, 160 dan 164	1 tahun and 6 bulan	Peringatan 1 Mei di Aimas	Tidak	Ya	Sorong
45	Obeth Kamesrar	30 April 2013	106, 107, 108, 110, 160 dan 164	1 tahun and 6 bulan	Peringatan 1 Mei di Aimas	Tidak	Ya	Sorong
46	Klemens Kodimko	30 April 2013	106, 107, 108, 110, 160 dan 164	1 tahun and 6 bulan	Peringatan 1 Mei di Aimas	Tidak	Ya	Sorong
47	Isak Klaibin	30 April 2013	106, 107, 108, 110, 160 dan 164	3 tahun and 6 bulan	Peringatan 1 Mei di Aimas	Tidak	Ya	Sorong
48	Yahya Bonay	27 April 2013	Tidak diketahui	Tidak diketahu	Kematian para polisi di Yapen	Ya	Sidang tertunda	Penahanan kepolisian Serui
49	Yogor Telenggen	10 Maret 2013	340, 338, 170, 251, UU Darurat 12/1951	Menunggu persidangan	Penembakan Pirime tahun 2012	Ya	Ya	Wamena
50	Isak Demetouw (alias Alex Makabori)	3 Maret 2013	110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951	2 tahun 2 bulan	Makar Sarmi	Tidak	Ya	Sarmi
51	Niko Sasomar	3 Maret 2013	110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951	2 tahun 2 bulan	Makar Sarmi	Tidak	Ya	Sarmi
52	Sileman Teno	3 Maret 2013	110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951	2 tahun 2 bulan	Makar Sarmi	Tidak	Ya	Sarmi
53	Jefri Wandikbo	7 Juni 2012	340, 56, Law 8/1981	8 tahun	Aktivis KNPB disiksa di Jayapura	Ya	Ya	Abepura
54	Timur Wakerkwa	1 Mei 2012	106	2.5 tahun	Demo 1 Mei dan pengibaran bendera tahun 2012	Tidak	Tidak	Abepura
55	Darius Kogoya	1 Mei 2012	106	3 tahun	Demo 1 Mei dan pengibaran bendera tahun 2012	Tidak	Tidak	Abepura
56	Selpius Bobii	20 Oktober 2011	106	3 tahun	Konggres Papua Ketiga	Tidak	Ya	Abepura
57	Forkorus Yaboisembut	19 Oktober 2011	106	3 tahun	Konggres Papua Ketiga	Tidak	Ya	Abepura
58	Edison Waromi	19 Oktober 2011	106	3 tahun	Konggres Papua Ketiga	Tidak	Ya	Abepura
59	Dominikus Surabut	19 Oktober 2011	106	3 tahun	Konggres Papua Ketiga	Tidak	Ya	Abepura
60	August Kraar	19 Oktober 2011	106	3 tahun	Konggres Papua Ketiga	Tidak	Ya	Abepura
61	Wiki Meaga	20 November 2010	106	8 tahun	Pengibaran bendera di Yalengga	Tidak	Ya	Wamena
62	Oskar Hilago	20 November 2010	106	8 tahun	Pengibaran bendera di Yalengga	Tidak	Ya	Wamena
63	Meki Elosak	20 November 2010	106	8 tahun	Pengibaran bendera di Yalengga	Tidak	Ya	Wamena
64	Obed Kosay	20 November 2010	106	8 tahun	Pengibaran bendera di Yalengga	Tidak	Ya	Wamena
65	George Ariks	13 Maret 2009	106	5 tahun	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tidak	Manokwari
66	Ferdinand Pakage	16 Maret 2006	214	15 tahun	Kasus Abepura tahun 2006	Ya	Ya	Abepura
67	Filep Karma	1 Desember 2004	106	15 tahun	Pengibaran bendera di Abepura tahun 2004	Tidak	Ya	Abepura
68	Yusanur Wenda	30 April 2004	106	17 tahun	Penangkapan Wunin	Ya	Tidak	Wamena
69	Linus Hiel Hiluka	27 Mei 2003	106	19 tahun dan 10 bulan	Pembobolan gudang Senjata Wamena	Ya	Ya	Nabire
70	Kimanus Wenda	12 April 2003	106	19 tahun dan 10 bulan	Pembobolan gudang Senjata Wamena	Ya	Ya	Nabire
71	Jefrai Murib	12 April 2003	106	Seumur hidup	Pembobolan gudang Senjata Wamena	Ya	Ya	Abepura
72	Numbungga Telenggen	11 April 2003	106	Seumur hidup	Pembobolan gudang Senjata Wamena	Ya	Ya	Biak
73	Apotnalogolik Lokobal	10 April 2003	106	20 tahun	Pembobolan gudang Senjata Wamena	Ya	Ya	Biak

* Apolos Sewa,  Yohanis Goram Gaman, Amandus Mirino dan Samuel Klasjok saat ini menghadapi dakwaan makar. Walaupun mereka dibebas bersyarat sehari setelah penangkapan mereka, mereka masih menjalani pemeriksaan dan rentan untuk ditahan lagi. Pada saat ini mereka dikenakan wajib lapor ke kepolisian dua kali seminggu.

Orang Papua di Balik Jeruji adalah satu upaya kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam kerangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Orang Papua di Balik Jeruji adalah sebuah upaya tentang tahanan politik di Papua Barat. Tujuan kami adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.

Kami menerima pertanyaan, komentar dan koreksi.  Anda dapat mengirimkannya kepada kami melalui info@papuansbehindbars.org